Pemerintah Memberikan Kemudahan Bagi Pengembang Pembangkit Listrik Biomassa dan Biogas

Jakarta - Bisnis Energi (23/10/2014), Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral memberikan kemudahan bagi pihak swasta yang akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomassa dan biogas. Kemudahan itu berupa kewajibkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membeli listrik dari pengembang serta menaikkan harga beli listrik dari tenaga biomassa dan biogas tersebut. Hal ini terungkap dalam sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Biogas oleh PT PLN (Persero), Rabu, (22/10/2014).
Langkah kemudahan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk listrik, demikian seperti dikutip dari, Harian Kompas, Kamis (23/10/2014).
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 ini merevisi Permen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.
"Beda Permen ESDM No 27/2014 dengan Permen No 4/2012 adalah harga jual listrik dari tenaga biomassa dan biogas ke PLN lebih tinggi. Selain itu, pada permen yang baru diatur lebih rinci tentang prosedur pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa dan biogas. Pada Permen No.4/2012 tidak jelas pengaturannya," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi, Kementrian ESDM, Rida Mulyana.
Di Permen ESDM No 4/2012, harga beli listrik tenaga biomassa dan biogas Rp 975 per kilowatt jam (kWh) jika terkoneksi pada tegangan menengah dan Rp 1.325 per kWh jika terkoneksi pada tegangan rendah.
Pada Permen ESDM No 27/2014, harga beli listrik dipisahkan antara harga biomassa dan biogas. Untuk pembangkit listrik tenaga biomassa dibeli dengan harga lebih tinggi Rp 1.150 per kWh, jika terkoneksi pada tegangan menengah dan Rp 1.500 per kWh bila terkoneksi pada tegangan rendah. Untuk pembangkit listrik tenaga biogas dibeli dengan harga Rp 1.050 per kWh untuk koneksi pada tegangan menengah dan Rp 1.400 per kWh pada jaringan tegangan rendah.
"Berdasarkan hitungan tim kami, harga pembelian listrik pada Permen ESDM No 27/2014 akan menguntukan pengembang pembangkit biomassa dan biogas. Hitungan investasinya, untuk setiap 1 megawatt kapasitas pembangkit, dibutuhkan sekitar 3 juta dollar AS," ujar Rida.
Selain itu Direktur Jenderal Ketengalistrikan Kementrian ESDM, Jerman mengatakan, Permen itu diharapkan membantu menaikkan ratio elektrifikasi di Indonesia yang saat ini sekitar 80,5 persen. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Indonesia ditargetkan bisa mendekati angka 100 persen.
Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.
"Listrik tenga biomassa dan biogas lebih hemat dibandingkan bila menggunakan diesel. Ini cocok di daerah terpencil yang banyak menggunakan solar untuk pembangkit listrik tenaga diesel sehingga ongkos subsidinya bisa ditekan,"ujar Jerman.
Jerman menambahkan, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan angka pertumbuhan ekonomi, kebutuhan listrik di dalam negeri bisa lebih dari 6.000 megawatt per tahun. Pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa dan biogas sangat membantu didalam penambahan pasokan kebutuhan listrik dalam negeri selain mengandalkan energi fossil.
Indonesia memiliki potensi yang cukup besar didalam pengembangan energi biomassa ini. Dari data di Kementrian ESDM, potensi biomassa sekitar 32.654 megawatt. Dari jumlah tersebut baru dikelola sekitar 1.716,5 megawatt yang digunakan untuk energi listrik atau sekitar 5 persen. Energi biomassa ini didapatkan dari limbah kehutanan, pertanian, kelapa sawit, industri kertas dan industri tapioka.
Rida memaparkan di Indonesia terdapat sekitar 800 pabrik pengolahan sawit. Jika satu pabrik menghasilkan 1 megawatt dari limbahnya maka secara keseluruhan akan dapat dihasilkan listrik sebesar 800 megawatt dari limbah sawit.
(Sumber: Harian Kompas, Kamis, 23/10/2014)