Pemerintah Menawarkan 66 persen Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW Kepada Investor Swasta

Jakarta-Bisnis Energi (7/11/2014), Pemerintah menawarkan kepada Investor Swasta 66 persen proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) di seluruh Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa kebutuhan listrik di tanah air terus meningkat. Pada tahun 2004-2009, Indonesia membutuhkan tambahan 3.500 - 5.000 MW per tahun. Saat ini, kebutuhannya melonjak menjadi 7.000 MW per tahun.
"Dalam waktu lima tahun, kita butuh tambahan 35.000 MW dengan nilai investasi USD 35 miliar. Akan kita bagi dua, 1/3 pemerintah, 2/3 swasta," ujarnya saat membuka acara Indonesia Infrastructure Week 2014, Rabu (5/11/2014).

Wapres menilai bahwa pembangunan infrastruktur listrik ini sebagai proyek yang sangat penting. Tanpa adanya tambahan pasokan listrik sebesar 35.000 MW maka sudah dipastikan seluruh tanah air akan mengalami pemadaman bergilir pada tahun 2019.
"Listrik ini kebutuhan terus menerus. Kalau kita tidak mulai bangun listrik, tidak akan ada industri tumbuh," tegas JK.
Penyusutan jaringan listrik sebesar 3 persen pertahun disebabkan tingginya kebutuhan listrik nasional dan adanya pertambahan jumlah penduduk 8 persen per tahun. Disamping itu, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan mendorong kenaikan kebutuhan listrik sebesar 1,5 persen.
Wapres JK menjanjikan kepada investor swasta yang mau menggarap proyek tersebut dengan melakukan kemudahan regulasi seperti proses pembebasan lahan yang tidak berbelit-belit, perizinan yang lebih cepat dan harga beli listrik yang menarik.
"Yang IPP (Independent Power Producer) akan kita tentukan harga ceiling price, apakah USD 6 sen, atau USD 8-9 sen. Pemerintah akan bayar. Investor yang mau di bawah itu silakan," katanya.
Di kesempatan terpisah, JK menugaskan Menteri BUMN Rini Soewarno untuk melakukan kajian kemampuan PT PLN (Persero) untuk menggarap proyek pembangunan listrik 35.000 MW.
"Wapres minta kanjian apakah PLN bisa atau tidak menggarap proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW atau kita dorong IPP. Minggu depan saya laporkan," kata Rini Soemarno di kantor Wapres.
Rini mengakui bahwa BUMN kelistrikan tersebut tengah diselimuti sejumlah permasalahan diantaranya soal hutang dan neraca keuangan perseroan.
(Sumber: industri.bisnis.com/energy-mining)