Pemerintah Harus Terbuka Soal Kontrak-Kontrak Migas
"Prinsipnya pemerintah mesti terbuka dan transparan terkait kontrak-kontrak migas yang sifatnya g to g ataupun b to b. Termasuk dalam kasus Senangol,"kata Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, hari ini (5/12/2014).
Menurut Erwin bila kontrak tersebut merugikan negara maka harus ditolak. Presiden Jokowi mesti tegas memeriksa lagi soal tidaklanjut dalam pembicaraan soal kontrak, seperti dengan Senangol EP.
Telah diketahui, perintah mengimpor minyak dengan menggandeng Senangol EP, perusahaan Migas asal Angola.
Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM. Sudirman Said sebelumnya bahwa kontrak pembelian minyak mentah dari Senangol ini Pemerintah akah menghemat sekitar Rp11 triliun sampai Rp 15 triliun dari diskon USD 15 per barel dari market price.
Erwin berpendapat, jika tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal, kontrak tersebut wajib ditolak. Jangan sampai, kesepakatan yang ada, justru membuka celah bagi masuknya broker-broker migas baru yang berpotensi menguatkan jaringan mafia migas baru.
"Publik dan DPR mesti kritis dan mengawasi pola kerjasama pembelian atau pengelolaan migas, sebab para mafia dan jejaringnya terus berusaha keras untuk membuka celah baru untuk eksistensi mereka,"ujar dia.
Erwin meminta Menteri BUMN Rini Soemarno dan Mentri ESDM Sudirman Said harus menjelaskan kelanjutan kerjasama dengan Senangol EP tersebut.
"Menteri ESDM Sudirman Said harus segera menjelaskan sejauh mana perkembangan kontrak Senangol ini. Agar publik tahu, benarkah negara untung dengan skema pembelian yang ada atau malah negara buntung," kata Erwin.
(Sumber: bisnis.liputan6.com)
Berita terkait:
- Menanyakan Minyak Murah Dari Angola
- Senangol EP dan Republik Angola
Komentar