Butuh Komitmen Pemerintah Dalam Merealisasikan Energi Nuklir Ke Depan

Jakarta - Bisnis Energi (12/12/2014), Indonesia sudah dipastikan akan membutuhkan tambahan sekitar 5.000 megawatt (Mw) listrik untuk 10 tahun kedepan. Akan dibutuhkan cadangan energi yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Pengembangan energi nuklir dan realisasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) membutuhkan komitmen politik dari Pemerintah. Demikian diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM, Rida Mulyana  didalam acara sarasehan bertajuk Peran Teknologi Nuklir dalam Bidang Pangan dan Energi untuk Kesejahteraan Masyarakat di Hotel Borobudur, Jakarta,  Kamis (12/12/2014). 
Menurut Satya tanpa keputusan politik yang kuat dari Presiden, pembangunan Pembangkit Listrrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak akan pernah terwujud.
"Kuncinya di eksekutif. Pemerintah harus berani memutuskan pengembangan energi nuklir. Jangan sampai menjadi opsi terakhir,"ujar Satya.
Apabila mengacu UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Indonesia sudah memiliki PLTN pada tahun 2019. Namun didalam PP No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pengembangan energi nuklir tersebut justru dijadikan pilihan/opsi terakhir.
"Frasa opsi terakhir muncul karena keraguan pemerintah mengembangkan energi nuklir. Harus diingat PP itu living document, bisa diubah. Kalau memang dibutuhkan (pembangunan PLTN) direalisasikan. Opsi energi nuklir harus dibuat viable,"kata Satya.
Badan Energi Atom International (IAEA) mencatat ada 71 PLTN baru sedang dibangun di dunia. Sekitar 30 diantaranya dibangun di Asia, seperti Vietnam dan Malaysia, yang pengoperasiannya diperkirakan pada tahun 2022.
Satya menjelaskan, dari kajian, harga listrik PLTN berkapasitas lebih dari 1.000 Mw itu sekitar USD 6 sen - USD 7 sen per kilo watt hour (Kwh). Unsur keekonomiannya terpenuhi,"kata Satya.
Hal ini juga disampaikan oleh Rida Mulyana bahwa komitmen politik pemerintah sangat dibutuhkan bila ingin melanjutkan opsi energi nuklir. Hal ini disebabkan target 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) dari total kebutuhan energi pada tahun 2025 sulit dicapai tanpa sumbangan dari energi nuklir.
"Kita butuh minimal tambahan 4.000-5.000 Mw dari energi nuklir. Seahrusnya di 20124 PLTN sudah on grid," kata Rida.
(Sumber: Harian Media Indonesia, Jum'at, 12/12/2014)

Berita Terkait:
- Batan Merencanakan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Mini
- Pembangunan Reaktor Nuklir di Indonesia Nyata atau Masih Wacana ?